Tata Kelola Perusahaan

Pernyataan Tata Kelola

PT Sekar Bumi, Tbk memiliki komitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terbaik, dan kami percaya bahwa penerapan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan  lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham maupun kepentingan Stakeholders lainnya.

 

Sebagai perwujudan komitmen tersebut, jajaran manajemen perusahaan selalu memperhatikan dan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan sesuai standar, ketentuan, dan arahan dari dewan komisaris untuk tujuan dan kepentingan peningkatan kinerja perusahaan berdasarkan nilai etika yang tinggi.


Kami memiliki keyakinan yang kuat untuk mempertahankan dan menyempurnakan penerapan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang terbaik di seluruh jajaran  PT Sekar Bumi, Tbk, dan untuk memastikan keberlanjutan penerapan tersebut, kami secara terus menerus memantau proses dan pelaksanaannya melalui perangkat yang ada.

Komitmen kami ini telah membawa hasil positif bagi pemangku kepentingan. Pemangku Kepentingan mengakui tingkat transparansi dan pengungkapan kami yang berkualitas, yang tercermin dari diperolehnya berbagai penghargaan terkait kualitas dan merek dagang produk kami.

 

Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di PT Sekar Bumi, Tbk seiring dengan perkembangan dunia usaha dan dinamika regulasi yang ada.

 

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan, kami berkomitmen menerapkan dan mengembangkan tata kelola perusahaan, yang bertujuan untuk:


• Menciptakan reputasi yang lebih baik untuk perusahaan, direksi, dan manajer;
• Menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai aset;
• Meningkatkan akses ke pasar modal;
• Merangsang kinerja dan efisiensi operasi.
• Meningkatnya nilai-nilai perusahaan, melalui peningkatan kinerja keuangan dan minimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.

 

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola perusahaan di PT Sekar Bumi, Tbk adalah sebagai berikut :

 

                                                       

 

Dalam      rangka      meningkatkan    kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen senantiasa memperbaiki struktur maupun prosedur pelaksanaannya dan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di setiap lini perusahaan.


Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta tanggung jawab baik di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, manajemen maupun karyawan.

 

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dukungan kebijakan mutlak diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terarah. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah:

• Pedoman tata kelola perusahaan
• Pedoman perilaku
• Piagam audit internal
• Kebijakan pelaporan pelanggaran
• Kebijakan tentang keterbukaan informasi
• Kebijakan manajemen risiko
• Kebijakan benturan kepentingan

Kebijakan-kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dan disempurnakan serta dilengkapi dengan berbagai kebijakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Hirarki kebijakan tata kelola perusahaan digambarkan sebagai berikut:

 

                                                

 

BIRO ADMINISTRASI EFEK

 

 

 

AKUNTAN PUBLIK

 

 

 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR

 

1.  Tugas pokok Direksi adalah:

      a. Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan

          tersebut.
      b. Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.


2.  Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan

     tujuannya.


3.  Direksi berhak mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun menge- nai pemilikan kekayaan perusahaan serta mengikat perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perusahaan.


4.  Kebijakan pengurusan perusahaan ditetapkan oleh Rapat Direksi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan tersebut mendapat persetu- juan dalam Rapat Direksi.

 

5.  Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.


6.  Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama  Direksi.

 

7.    RUPS dapat menentukan pembatasan serta syarat-syarat tertentu kepada Direksi. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris, adalah:


       a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain.

       b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

       c. Mengagunkan aset tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.

       d. Melepaskan dan menghapuskan aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya

           sampai dengan 5 (lima) tahun.

       e. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

       f.  Mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak

           lebih dari 1 (satu) siklus usaha.

       g. Mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.


       h. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.



8.    Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus endapatkan rekomendasi dari Komisaris dan persetujuan RUPS adalah sebagai berikut:


      a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam peseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru


      b. Melepaskan sebagian dalam persentase atau nilai tertentu yang ditetapkan RUPS atau seluruhnya atas penyertaan perusahaan pada perusahaan lain atau badan-badan lain.

      c. Menerima/memberikan pinjaman jangka menengah/panjang. (6-20 tahun)


      d. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu.


      e. Melepaskan dan menghapuskan aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun.

      f.  Melepaskan dan menghapuskan aset tetap tidak bergerak.


      g. Mengagunkan aset tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang.


      h. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) siklus usaha.


      i.  Mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.

      j.  Mencalonkan anggota Direksi dan atau Komisaris yang mewakili perusahaan pada anak perusahaan.


9.    Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perusahaan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus:


      a. Mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.


      b. Diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.


 

STANDAR ETIKA

 

PT Sekar Bumi, Tbk telah memiliki standar etika. Standar ini merupakan elaborasi dari visi, misi, nilai-nilai, dan praktik-praktik baik serta budaya perusahaan yang berlaku bagi seluruh organ perusahaan.

Pedoman perilaku telah disahkan oleh Direksi untuk dijadikan acuan dalam bersikap, bertindak, dan bertransaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi dan pemberitahuan sudah dilakukan serta setiap organ perusahaan telah menandatangani pernyataan  kepatuhan.

 

Pokok-pokok yang diatur dalam pedoman perilaku tersebut adalah:

A. BUDAYA  PERUSAHAAN
    - Gambaran Umum
    - Nilai-Nilai
    - Profil Karyawan

 

B. ETIKA KERJA
    - Penerapan Budaya Perusahaan
    - Loyalitas kepada Perusahaan
    - Benturan Kepentingan
    - Gratifikasi, Suap, dan Jamuan Bisnis
    - Pemeliharaan Lingkungan Perusahaan
    - Penghargaan terhadap Keberagaman Pribadi
    - Perlindungan Aset dan Informasi
    - Pengawasan Internal
    - Integritas Pelaporan
    - Kesadaran terhadap Biaya
    - Aktivitas Politik
    - Nama Baik Perusahaan

C. ETIKA USAHA
     - Penerapan Good Corporate  Governance
     - Hubungan dengan Karyawan
     - Relations with Shareholders
     - Relations with Customers
     - Relations with Suppliers
     - Relations with Business Partners / Investors
     - Relations with Creditors
     - Relations with Government Officials
     - Relations with the Community
     - Relations with Mass Media

D. IMPLEMENTATION  AND  ENFORCEMENT
     - Commitment
     - Responsibility
     - Monitoring
     - Reporting on Violations
     - Handling Violations
     - Sanctions on Violations

 

EFFECTIVENESS ON RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING

Various business activities are performed making the company and its subsidiaries face a variety of risks such as financial risks, business risks include the impact of changes in commodity prices and foreign currency exchange rates and environmental risks. Risk management program of the Company intended to deal with unpredictability of financial markets and to minimize the undesirable effects on the Company’s overall financial performance.

Here are the risks that have been listed by the Company and the risk weight starts from the main risk of the Company:

Risk of Raw Materials Supply


In meeting the raw material needs and supply risk, in addition to the routine delivery from farmers/suppliers, the Company also conducts relatively more profitable trading system for the Company and farmers/suppliers through having contract in advance that is  tailored  with customers’ order, including providing input regarding market development.

also conducts relatively more profitable trading system for the Company and farmers/suppliers through having contract in advance that is  tailored  with customers’ order, including providing input regarding market development.

Risk of Marketing Aspect and Market Share


In the marketing of food products, the market demand  is never decreasing, instead it has been increasing; however, the company is facing market  risk in  relation to customer’s preference development and product quality. In addition to maintaining Japan and the US market, the Company also expands its market towards Europe and Asia. The company also targets retail consumer market. Approach towards buyer is done through international exhibitions, visits to strengthen relationship, adjusting to needs and country-specific requirements as well as obtaining international certifications.

Risk of Foreign Exchange


The Company purchased raw materials denominated in Rupiah and sell through exports in  USD and therefore  in managing the risk of exchange rate, the Management implement strict monitoring towards goods movement and export sales receipt, as to keep  it  in  control between 7 - 10 days from goods ready for  sale.

Management is aware that the effectiveness of the  risk management system is absolutely necessary so that the impact of the risk does not significantly affect the performance of the company.

Effectiveness of internal control is  an  important element in corporate governance because it can help  the management to improve  company’s  compliance over applicable rules and regulations; to guarantee the availability of the financial statements and management report that is true, complete, and timely; and to achieve the efficiency and effectiveness in the making of the company financial statements.

The internal control system include:

Environment Control
Risk Assessment
Control Activities
Information and Communication
Monitoring